Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

1.      DEFINISI KINERJA dan PENGUKURAN KINERJA

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic  planning suatu organisasi.

Pengukuran kinerja (ferformance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa ( seberapa baik barang dan jasa di serahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan di bandingkan dengan maksud yang di inginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan ( Robertson, 2002 ) .

Sementara menurut Lohman ( 2003 ) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target – target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (dalam BPKP, 2000 ) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Simons (dalam BPKP, 2000 ) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

A.      ELEMEN POKOK PENGUKURAN KINERJA

1.      Menetapkan tujuan

2.      Merumuskan indicator dan ukuran kinerja

3.      Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi

4.      Evaluasi kinerja (feedback, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

B.        FOKUS PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendifinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan.

Pada dasarnya memang ada perbedaan antara fokus pengukuran kinerja sector swasta komersial dengan organisasi layanan publik.  Sektor swasta komersial berfokus pada perspektif finansial dan organisasi layanan publik berfokus pada pelanggan.

Menurut Lohman (2003) Aspek-aspek pokok yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja organisasi komersial, antara lain :

1.      Sumber daya

·         Biaya (biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya distribusi dan sebagainya)

·         Assets (biaya angkut persediaan)

2.      Output

·         Keuangan (penjualan, keuntungan, return on investment)

·         Waktu (waktu respons pelanggan, ketepatan waktu pengiriman)

·         Kualitas (keluhan pelanggan, kerusakan pengiriman)

3.      Fleksibilitas

·         Fleksibilitas volume (kemampuan merespons perubahan permintaan)

·         Fleksibilitas pengiriman (tingkat kecepatan atas pengiriman)

·         Fleksibilitas campuran (kemampuan melayani berbagai jenis permintaan)

C.      ASPEK-ASPEK PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

·         Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

·         Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut

·         Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible)

·         Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung

·         Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan

·         Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

Menurut BPKP (2000) cakupan pengukuran kinerja sector publik harus mencakup item-item sebagai berikut :

·         Kebijakan (policy) untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasikan kebijakan

·         Perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting) untuk membantu perencanaa dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana

·         Kualitas (quality) untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi

·         Kehematan (economy) untuk me-review pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya

·         Keadilan (equity) untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat

·         Pertanggungjawaban (accountability) unutk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan

D.     MANFAAT PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sector Publik (BPKP, 2000) :

1.      Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja

2.      Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati

3.      Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja

4.      Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati

5.      Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi

6.      Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi

7.      Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

8.      Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

9.      Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

10.   Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

E.      PERBEDAAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS

Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis (organisasi yang berorientasi laba) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektir publik (organisasi yang tidak berorientasi laba). Pada organisasi bisnis, kinerja penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara misalnya melihat tingkat laba yang berhasil diperolehnya. Pada organisasi sektor publik, pengukuran keberhasilannya lebih kompleks, karena hal-hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang – kadang bersifat abstrak sehingga pengukuran tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu variabel saja.

F.      PENGUKURAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA

Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai :

1.      Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan

2.      Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan

3.      Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja

4.      Menunnjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi

5.      Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif

6.      Mengutamakan alokasi sumber daya

7.      Meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan

G.      PENGUKURAN KINERJA SEBAGAI SUBSISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Tipe pengendalian manajemen dapat diklasifikasi menjadi :

·         Pengendalian Preventif

·         Pengendalian operasional

·         Pengendalian kinerja

H.   SISTEM PENGUKURAN KINERJA

        Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja komprehensif dirancang untuk bias memberikan manfaat jangka panjang (sustainable).

1.      Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematik yang ditujukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu.

Menurut Bryson ( 1995 ) terdapat 10 tahap dalam proses perencanaan strategis, yaitu:

·         Menginisiasi dan menyetujui suatu proses perencanaan strategis.

·         Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban organisasional.

·         Menjelaskan nilai-nilai dan misi organisasi.

·         Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

·         Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi.

·         Merumuskan strategi untuk me- manage isu-isu ini.

·         Me-review dan menetapkan rencana-rencana atau rencana strategis.

·         Menetapkan suatu visi organisasi yang efektif .

·         Mengembangkan suatu proses implementasi yang efektif.

·         Menilai kembali strategi-strategi dan proses perencanaan strategis.

Perencanaan strategis berkitan dengan perencanaan jangka panjang organisasi. Pada umumnya perencanaan strategis menghasilkan dan merumuskan visi, misi, falsafah yang diterjemahkan lebih lanjut dalam kebijakan, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi. Misi merupakan pernyataan terhadap bidang atau kegiatan terbaik yang mampu dilakukan organisasi. Falsafah merupakan nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakn ini ditetapkan dengan mendasarkan pada falsafah yang sudah ditetapkan.

2.      Penyusunan Program

Penyusunan program (programming) adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Penyusunan program meliputi tiga kegiatan utama, yaitu;

·         Analisi usulan program baru

·         Penelaahan program yang sedang berjalan.

·         Penyusunan sistem koordinasi program secara terpisah